Browse By

Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial (Indonesia-ku)

Dua hal tersebut selalu menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari setiap individu. Sehingga memperoleh kecukupan ekonomi dan merasakan

kesejahteraan menjadi tujuan dari masing-masing orang. Sebagai naungan dari

masyarakat, tentu saja negara memegang peranan penting dalam pencapaian tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”, maka pemerintah pun memiliki tugas untuk mengakomodir terciptanya

kondisi tersebut, salah satunya melalui bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sayangnya kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia masih sangat jauh dari cita-cita

tersebut. Beberapa kondisi dibawah ini menjadi sebagian gambaran:

• Perhatikanlah setiap transaksi ekonomi yang kita lakukan sehari-hari, maka kita

akan menyadari bahwa saat ini kita sudah terkepung dengan sistem ekonomi

kapitalisme berbasis ribawi. Hampir di semua fakultas ekonomi di seluruh dunia,

mahasiswa ditanamkan “doktrin” kewajaran ekonomi ribawi. Selanjutnya karena

merasa wajar dengan konsep tersebut, alhasil berbagai kebijakan dan regulasi

yang dihasilkan pun sangat berbau “kapitalis dan ribawi”. Salah satu kebijakan

terbaru yang menggambarkan kondisi tersebut adalah kebijakan pemerintah

tentang BPJS. Lebih disayangkan lagi karena seringkali penggagas kebijakan-
kebijakan tersebut justru seorang yang di KTP nya masih terdaftar sebagai

pemeluk agama Islam.

• Per 31 Desember 2013, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

yang telah diaudit oleh BPK, total kewajiban Pemerintah Indonesia adalah

sejumlah Rp 2.652 triliun. Informasi dari finance.detik.com menyatakan bahwa

dalam setahun di 2013, utang pemerintah naik Rp 393,68 triliun dibandingkan

posisi akhir 2012 yang jumlahnya Rp 1.977,71 triliun. Jumlah tersebut setara

dengan 28,7% dari PDB 2013 yang sejumlah Rp 8.241,9 triliun. Jumlah tersebut

bertambah setiap tahunnya. Sebagai konsekuensi dari pinjaman tersebut,

Indonesia harus mengalokasikan dana secara rutin hanya untuk membayar

beban bunganya. Belum lagi keterikatan yang muncul dari pinjaman tersebut

seringkali memposisikan Indonesia menjadi layaknya pengikut yang harus

tunduk patuh kepada tuannya. Salah satu diantaranya adalah kepatuhan kepada

International Monetary Fund (IMF) akibat dari pinjaman yang ditandatangi

sebelum era reformasi. Akibatnya, sekalipun secara de yure Indonesia masih

tercatat sebagai negara yang merdeka, namun tak sedikit masyarakat Indonesia

yang harus menanggung konsekuensi “tidak merdeka secara de facto”

• Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Sayangnya

kekayaan tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya

cita-cita founding father negara ini yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD

1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” belum tercapai hingga hari ini.

Mengambil salah satu contoh tentang pengelolaan SDA dibidang minyak dan gas

bumi yang mayoritas dikelola asing memberikan gambaran betapa otoritas asing

lebih mendominasi. Padahal berdasarkan data dari SKK Migas (2012), Indonesia

masuk kedalam 20 negara dengan proved reserve (minyak dan gas) terrtinggi di

dunia.

Sumber: SKK Migas

• Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi

dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang

memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai

dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok

masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar. Bahasa sehari-
hari, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Perbedaan

kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan

kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam

memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk

meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk

mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.

• Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat

tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya

pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli

barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak

dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada

dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Proporsi

tersebut tentu saja memberikan gambaran bahwa secara ekonomi, masyarakat

Indonesia masih jauh dari pencapaian kesejahteraan.

Lima contoh diatas tentu saja hanya merupakan sebagian kecil dari kondisi di lapangan

yang jauh lebih memprihatinkan. Bagaimana mungkin kondisi tersebut terjadi di

INDONESIAKU? Indonesiaku, negeri gemah ripah loh jinawi, negeri kepulauan dengan

potensi sumber daya alam melimpah dari Aceh sampai dengan Papua, negeri yang

dihuni oleh penduduk mayoritas muslim. Anomali, jika dibandingkan dengan Islam

sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Seharusnya dengan potensi penduduk

muslim dan kekayaan alamnya Indonesiaku bisa menjadi Leader bagi negara didunia

seperti negara Madinah yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya 1400

tahun silam. Namun tentu saja terlepas dari separah apapun kondisi saat ini, tak

seharusnya membuat kita sebagai para pemuda menjadi berputus asa. Kita tidak bisa

hanya duduk manis, menunggu ada seorang super hero yang akan menyelesaikan

berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. Kita harus melakukan

sesuatu untuk memperbaiki kondisi ini, dimulai dengan menyusun berbagai alternatif

solusi yang dapat ditawarkan.

Perlu adanya keterlibatan dan pengambil alihan wewenang atas posisi-posisi strategis

dan praktis dibidang ekonomi dan kesejahteraan oleh individu-individu muslim/

muslimah yang FAST (Fathonah, Amanah, Shidiq, Tabligh). Untuk memungkinkan

hal tersebut, tentu saja kita wajib membangun kompetensi diri seiring dengan terus

memperkuat pondasi tauhid dan ke-Islam-an diri. Dengan keterlibatan didalamnya,

maka memungkinkan kita untuk mendorong terciptanya berbagai kebijakan dan regulasi

bernilai dan sesuai syariat Islam yang berpihak pada rakyat. Bukankah berulang kali

Allah janjikan dalam Al-Quran bahwa pertolongan Allah akan datang ketika kita taat

secara kaffah terhadap aturan Allah? Sehingga kondisi itulah yang harus kita bangun.

Beberapa kebijakan dan regulasi konkrit yang dapat ditawarkan diantaranya adalah

sebagai berikut:

• Penanaman “doktrin” sistem ekonomi Islam kepada masyarakat, diantaranya

dengan pembelajaran yang menjadi kurikulum pendidikan sejak dini dan

segala lini. Dengan bekal pemahaman yang baik dan benar, diharapkan pelan-
pelan sistem ekonomi ribawi akan tergantikan dengan sistem ekonomi Islam.

Gerakan ini tentu saja dimulai dari masing-masing individu, diantaranya

dengan memaksimalkan entitas syariah dan instrumen keuangan syariah

yang saat ini sudah ada, meskipun belum sempurna. Selain itu, dalam Islam,

berdagang memiliki keutamaan. Sehingga diperlukan juga penanaman jiwa

entrepreneurship sejak dini.

• Pelaksanaan wajib zakat dan maksimalisasi sedekah, wakaf, dan infaq. Potensi

dana yang begitu besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat, sehingga

kesejahteraan masyarakat pun menjadi lebih merata. Untuk melaksanakan hal

ini, perlu adanya penanaman kesadaran diri tentang perlunya berbagi sebagai

seorang muslim.

• Nasionalisasi SDA dan pengelolaannya. Untuk melaksanakan hal ini juga

diperlukan Sumber Daya Insani yang memadai melalui penguatan potensi dan

kompetensi diri.

Blueprint Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Perdagangan Tentang MEA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Republik Indonesia 2013

Triono, Dwi Condro. 2012. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara. Yogyakarta: Irtikaz

www.bps.go.id

www.finance.detik.com

www.skkmigas.go.id

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *