Browse By

Konstruksi Opini Melalui Media Massa :

Konstruksi Opini Melalui Media Massa :
Pengkonstruksian Indonesia Sebagai
Negara Teroris oleh Negara Adidaya Pasca Serangan 11 September Dalam
Media Amerika Serikat
Sherly Annavita Rahmi

Abstract
This article tries to analyze the complexities of social construction process of opinion by the mass
media. The author assumes that mass media could no longer be viewed simply as a given set of
facts; it was a result of a particular way of constructing the subjectivity of the reality. In another
words, media is the effective instrument to construct the opinion in some issues. In this article the
author found that the media construction of opinion that “Indonesia is terrorist country” is not
only affected by ideological factors but also by interest factors by United States.
Keywords : Social Construction, Media, Terrorist, United States
Tulisan ini merupakan hasil pemikiran mengenai kompleksitas yang dihadapi media dalam
mengkonstruksi sebuah opini internasional. Artikel ini mengangkat studi kasus pengkonstruksian
opini Indonesia sebagai negara teroris oleh Amerika Serikat pasca serangan 11 September melalui
media Amerika Serikat. Meskipun yang digunakan sebagai instrumen adalah media Amerika
Serikat, akan tetapi opini yang terbentuk turut mewarnai isu yang berkembang dalam skala
internasional, regional, bahkan nasional Indonesia sendiri. Signifikansi dari tulisan ini adalah
mengungkap terjadinya simulasi sebuah realitas pembentukan opini oleh media karena adanya
tekanan yang mendorong ketidakobjektifan media tersebut. Padahal media seharusnya dapat
menyodorkan sebuah informasi nyata, bukan berita dangkal dalam menciptakan realitas yang
hiperealita (hyper-reality)
Menurut Mashall McLuhan, seorang sosiolog Kanada, media is the extension of men.1
Mengapa McLuhan menamakan media sebagai the extension of men ? Menurut Jakob Oetama,
pada mulanya ketika semuanya masih terbatas, maka informasi, komunikasi dan dialog cukup
dilakukan antar manusia secara langsung, atau sering disebut face to face communication,
komunikasi tatap muka.2 Ketika kebutuhan komunikasi semakin meningkat, maka komunikasi tatap muka tidak lagi menjadi satu-satunya jawaban untuk bertukar informasi. Manusia sebagai

homo sapiens menemukan medium, alat atau sarana, yaitu media massa.3 Melalui media massa
itulah manusia memberikan dan melaksanakan komunikasi dan dialog. Dari sinilah analogi
McLuhan diambil, bahwa media adalah perpanjangan dari manusia itu sendiri, the extension of
men. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, maka media berperan sebagai sarana untuk mengetahui
lingkungan sekitar dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan.4
Menurut Deddy J. Rahmat, dalam menyalurkan informasi, media memiliki frame atau
disebut juga editoral policy (kebijakan editoral) sebagai proses seleksi dari informasi yang akan
disebarluaskan.5 Jika kebijakan editoral menjadi instrument filterirasi dari konten informasi yang
disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa, maka penulis berasumsi bahwa tidak ada
obyektifitas dalam informasi tersebut. Hal ini dikarenakan objektifitas yang dibangun media berada
di bawah frame, yang menjadi kebijakan editorial media yang bersangkutan.6
Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Marshal McLuhan, bahwa media dalah pesan
(the medium is the message), maka kemudian media dipahami lebih dari sekedar wahana transmisi
pesan. Media adalah pesan itu sendiri, bukan sifat/visi dari media yang dipimpin atau pihak yang
memiliki kepentingan tertentu dalam pemberian informasinya. Apabila sifat media adalah isi dari
media itu sendiri, sedangkan isi media adalah informasi yang telah diwujudkan dalam bahasa,
audio maupun visual mengenai realitas, dan pembiacaraan/opini yang terbentuk adalah aktualisasi
dari proses pemikiran, maka media adalah peluasan dari ide-ide, gagasan dan pikiran terhadap
kenyataan sosial.7
Menurut Harsono Suwardi, dalam komunikasi politik, media acapkali tidak hanya
bertindak sebagai saluran yang menyampaikan informasi politik melainkan juga sebagai agen
politik.8 Sebagai agen politik, media akan melakukan proses pengemasan pesan (framing of
political message) dan proses inilah sebenarnya yang menyebabkan sebuah peristiwa atau aktor
politik memiliki citra tertentu, sehingga mampu membentuk opini tersendiri dalam pikiran masyarakat.9 Dalam proses pengemasan ini, media dapat memilih fakta yang akan (dan yang tidak)
dimasukkan ke dalam berita politik tersebut. Disamping itu dalam membuat berita politik, media
juga akan memilih simbol-simbol atau label-label politik tertentu, sehingga setiap sudut dan
detailnya akan sarat dengan makna serta pesan politik. Kedua langkah inilah, ditambah dengan
pemuatannya di media yang pada akhirnya membentuk gambaran (image), kemudian berkembang
menjadi opini yang terbentuk dalam benak khalayak mengenenai suatu kekuatan atau aktor politik.
Dalam sebuah ungkapan yang terkenal, Lippman berbicara tentang “gambaran-gambaran
dalam benak kita” dan tentang citra yang didapatkan dari media saat ini pada dasarnya tidak sesuai
dengan dunia di luar kita.10 Ternyata gambaran ini hanyalah lingkungan palsu yang pada akhirnya
mampu mempengaruhi tingkah laku politik masyarakat. Sehingga mau tidak mau harus diakui
bahwa pemberitaan di media akan berkaitan dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya
komunikasi merupakan proses interaksi sosial yang digunakan untuk menyusun makna. Makna ini
yang akan berkembang menjadi citra mengenai dunia dan berdasarkan itu manusia bertindak.11 Hal
inilah yang terjadi dalam proses pembentukan opini melalui media.
Berkaitan dengan isu terorisme yang berkembang pasca penyerangan 11 September 2001
dan upaya Amerika untuk menaikkan awareness dari masyarakat internasional tentang pentingnya
memerangi jaringan terorisme untuk menjaga perdamaian dunia, maka terdapat satu titik temu
antara apa yang dipahami oleh McLuhan dan Walker Lippman mengenai media massa dan
pemberitaan Amerika tentang terorisme. Tulisan ini akan membahas mengenai pengkonstruksian
opini bahwa Indonesia adalah negara teroris, yang dilakukan oleh negara Adidaya melalui media
Amerika Serikat (TV MSNBC, The Washington Post dan The New York Post) pasca serangan 11
September. Menariknya opini yang terbentuk tidak hanya antara negara Amerika dan Indonesia
saja, melainkan memberikan dampak domino bagi masyarakat internasional mengenai image
(gambaran) Indonesia sebagai negara teroris, salah satunya adalah media Times yang diterbitkan
oleh Singapura.

MEDIA MASSA DAN KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL
Teori Konstruksi Realitas Sosial
Para peneliti di bidang ilmu sosial menegaskan bahwa media memainkan peran penting
dalam “konstruksi realitas sosial”. Hal ini dirumuskan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann
dalam buku mereka, Social Contruction of Reality, yang mengatakan bahwa realita akhirnya tidak
diketahui kecuali sebagai fenomena yang dimediasikan.12 Dalam melihat realitas yang
dimediasikan ini, McNair membagi peristiwa, termasuk peristiwa politik, menjadi tiga, yaitu13 :
1. Realitas politik obyektif, yaitu realitas yang ditampilkan sesuai dengan apa yang terjadi
sebenarnya.
2. Realitas politik subyektif, yaitu realitas yang dipersepsikan oleh masyarakat atau aktor
politik itu sendiri.
3. Realitas politik yang dikonstruksi, yaitu realitas yang bersifat subyektif namun di-cover
melalui media.
Dalam Sociology of the Absurd, Stanford Lyman dan Marvin Scott menyatakan bahwa
realitas adalah sesuatu yang “mustahil” dan sesuatu yang tidak rasional tidak akan bisa menjadi
pembanding atas pemahaman manusia terhadap dunia tempat mereka tinggal.14 Hal ini dikarenakan
pengetahuan tentang realitas dikonstruksi berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Sebahagian
besar orang bahkan menyatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya dasar untuk memahami
realitas sepenuhnya. Sehingga proses pemahaman realitas berdasarkan pengalaman ini merupakan
pembentukan makna secara aktif.15
Croteau menyebutkan proses pembentukan makna secara aktif sebagai The Social
Construction of Reality.16 Maksudnya adalah ketika sebuah realitas terjadi, maka kita harus
menegosiasikan makna dari kejadian itu dengan lingkungan sekitar. Menurut Stuart Hall :
Reality could no longer be viewed simply as a given set of facts; it was the
results of a particular way of constructing reality.17
Pada dasanya konstruksi sosial bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, namun justru
dikonstruksikan untuk mendukung dan menyesuaikan ideologi yang dominan. Social reality,
seperti yang dikonstruksikan oleh media dan agen sosial budaya lainnya, tampak sangat alami dan
“taken for granted”, namun sebenarnya merupakan hasil dari hubungan kekuatan-kekuatan yang
terdapat di masyarakat.18 Kenyataan yang selama ini terjadi pada seseorang bukanlah sesuatu yang
terjadi begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses sosialisasi, internalisasi, negoisasi dan
eksternalisasi dari pihak-pihak yang ada di masyarakat. Proses pemaknaan terhadap sebuah relaita
kemudian ditentukan oleh nilai masing-masing pihak. Menurut Clifford Geertz pemaknaan
terhadap suatu kejadian dikonstruksikan secara historis, retoris dan sosial.19 Dengan kata lain
pemaknaan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki seseorang.
Berbicara mengenai realitas dan pengetahuan, bagi Berger dan Luckmann keduanya adalah
konsep yang berbeda pula. “Realitas” adalah kualitas yang bersinggungan dengan fenomena yang
kita kenali secara independen atas kemauan kita sendiri, sedangkan “pengetahuan” adalah
kepastian atau keyakinan bahwa fenomena tersebut nyata dan memiliki karateristik tertentu.20
Pengetahuan yang dimaksud oleh Berger dan Luckmann adalah realitas sosial masyarakat. Realitas
sosial itu sendiri merupakan pengetahuan yang bersifat keseharian yang berkembang di masyarakat
sebagai hasil dari konstruksi sosial. Sehingga secara tidak langsung pengetahuan yang kita miliki
mengenai lingkungan menjadi dasar dalam menyikapi realitas sosial yang terjadi (behavioral
consequences). Ringkasnya, Berger dan Luckmann mengatakan bahwa telah terjadi dialektika
antara individu yang menciptakan masyarakat atau masyarakat yang menciptakan individu.21
Dengan demikian realitas sosial menurut teori konstruksi realitas sosial adalah serangkaian
fakta sosial yang dimaknai berdasarkan pengalaman objektif dari aktor yang bersangkutan, baik
pihak yang memediasikan maupun yang menerima informasi tersebut. Terdapat serangkaian tahap yang harus dilalui oleh suatu infomasi dan opini yang dibangun melalui media massa untuk bisa
menjadi sebuah realitas. Jika informasi dan opini tersebut hanya diyakini kebenarannya
berdasarkan apa yang disalurkan oleh media, maka ia hanya akan menjadi sebuah pengetahuan
sosial, bukan realitas sosial.

Peran Media Massa Sebagai Agen Konstruksi Realitas Sosial dan Opini
Media massa pada dasarnya adalah wadah diskusi publik tentang suatu masalah yang
melibatkan tiga pihak, yaitu wartawan, sumber berita dan khalayak. Ketiganya akan saling
berkaitan ketika melakukan proses operasionalisasi wacana dan opini yang akan dikonstruksikan.22
Media massa mampu menanamkan pamahaman melalui opini yang disampaikan, baik secara
tersirat maupun tersurat. Akan tetapi yang harus disadari adalah hal-hal yang muncul dalam media
massa merupakan hasil penyesuaian nilai dan aturan yang dianggap benar oleh media massa itu
sendiri.
Sebagaimana disebutkan diawal bahwa salah satu fungsi media massa adalah sebagai
penyalur informasi kepada masyarakat tertentu. Sehingga pekerjaan utama para wartawan, yang
notabanenya merupakan pengumpul informasi, adalah menceritakan hasil reportasenya kepada
khalayak. Dengan kata lain mereka akan selalu terlibat dalam usaha-usaha mengkonstruksi opini,
yakni proses menyusun fakta yang dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik, baik
tulisan, audio, maupun visual.23 Karena sifat dan fakta tugas dari pihak redaksional media massa
adalah menceritakan suatu peristiwa, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi media
massa merupakan realitas atau opini yang sudah dikonstruksikan (contructed reality). Hal ini
dikarenakan laporan-laporan jurnalistik di media pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan
realitas dan opini dalam bentuk cerita, berita, audio maupun visual. Dengan kata lain dapat
dikatakan bahwa berita adalah realitas atau opini yang telah dikonstruksikan.
Suatu peristiwa akan mendapat perhatian masyarakat jika muncul anggapan bahwa
informasi mengenai peristiwa itu penting. Disini jurnalis masuk sebagai komunikator untuk
menciptakan konstruksi yang bermakna tentang apa yang terjadi dengan cara melakukan negosiasi
bersama peristiwa dan seluruh khalayak yang mempunyai potensi menaruh perhatian. Sehingga, laporan dari seorang reporter pada dasarnya bukan kebenaran, bukan pula kabar angin, melainkan
realitas yang disusun untuk tujuan yang praktis guna menghilangkan ketidakpastian masyarakat
dalam situasi yang tidak rutin.24 Pandangan yang melihat berita atau hasil liputan merupakan hasil
konstruksi realita juga disebutkan oleh Geye Tuchman. Media menyajikan realitas politik melalui
suatu proses yang dinamakan konstruksi realita (construction of reality).25 Bahkan menurut Ignes
Klede, fakta bukanlah suatu kejadian sebagaimana yang sudah terjadi (wie es einmal
gewesen/geschehen ist, sebagaimana dirumuskan oleh sejarawan Jerman, Leopold Ranke),
melainkan suatu kejadian sebagaimana dikonstruksikan oleh seseorang atau sekelompok orang.26
Akibatnya seorang wartawan berkewajiban untuk terus menerus menguji kembali berita yang
menjadi hasil konstruksinya.
Dengan pola seperti ini, maka kita dituntun untuk berpikir bahwa tidak ada obyektifitas
yang absolut dibawah payung media massa. Keobjektifitasan media massa dapat terukur ketika
peliputan berita dan informasi diadakan dari kedua belah pihak (cover both sides).27 Dalam
pandangan kritis, media bukanlah sekedar saluran/wadah informasi yang bebas dan netral. Media
justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi dengan cara membentuk
realitas dan opini terkait isu tertentu.28
Konsensus tersebut tidak timbul secara alamiah dan spontan, namun lewat proses yang
kompleks, melibatkan konstruksi sosial dan legitimasi dari media itu sendiri. Karena media
dikuasai oleh kelompok yang dominan, maka realitas yang terbangun pada dasarnya adalah opini
dari pihak pemilik media tersebut dan hal ini seringkali dianggap alamiah, memang demikian
adanya.29 Harus diakui bahwa media menciptakan gambaran tentang dunia, menggunakannya
untuk membentuk makna terhadap isu politik, ekonomi dan sosial. Keistimewaan dari sistem media
massa ini adalah membuat keseluruhan proses tampak sangat normal dan wajar sehingga seni
konstruksi opini dan sosial menjadi tak terlihat lagi.
CITRA NEGARA MUSLIM TERBESAR DUNIA DALAM MEDIA AMERIKA SERIKAT:
ANALISIS PENCITRAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA TERORIS OLEH
AMERIKA SERIKAT
Terorisme dan Amerika Serikat

Ada yang berubah setelah peristiwa serangan 11 September 2001 terjadi di Amerika
Serikat, dimana perhatian dunia dan hubungan internasional seolah dibuyarkan oleh serangan
misterius tersebut. Perhatian dan hubungan internasional yang biasanya diidentifikasikan dengan
blok-blok yang saling berkonfrontasi dan bekerjasama, kini menjadi semakin sulit untuk
diidentifikasikan, baik aktor maupun tujuan kegiatannya. Terorisme menjadi musuh bersama dari
seluruh negara dan bangsa di dunia. Ia datang menjadi aktor baru hubungan internasional yang
tidak nyata.30 Dunia seolah menghadapi rencana ancaman serta pelaksanaan teroris global dan
Amerika menjadi sasaran perdana dari aksi tersebut sebagai tanda eksisnya kelompok itu. Oleh
karena itu Amerika melakukan peningkatan pertahanan dalam negerinya, karena serangan
misterius (tindakan teror) merupakan ancaman bagi negara yang mengusung kebebasan dan
demokrasi tersebut.
Dalam pertahanannya itu, Amerika juga melakukan konsolidasi dalam melawan terorisme
internasional. Dengan mengakomodir seluruh sumber daya yang dimilikinya, Amerika
menciptakan opini masyarakat internasional tentang bahaya terorisme yang berkembang dan dapat
terjadi dimana saja. Harus diakui bahwa opini masyarakat internasional memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kebijakan luar negeri suatu pemerintahan. K.J Holsti mengungkapkan bahwa
opini masyarakat internasional diartikan sebagai ungkapan yang bersikap spontan yang
dikomunikasikan secara berkala melalui saluran propaganda media.31 Opini juga dapat
menggambarkan kesepakatan umum masyarakat internasional. Opini internasional yang terbentuk
akibat pengaruh negara superpower menjadikan isu terorisme muncul sebagai ancaman global
yang harus segera direspon oleh seluruh dunia, baik dengan inisiatif wacana maupun
implementasinya.
Tujuan terorisme adalah makhluk hidup, khususnya manusia dan korban dari kegiatan ini
selalu orang-orang yang tidak bersalah.32 Dalam melakukan justifikasi tentang terorisme, pada dasarnya tidak ada hubungan dengan ideologi dan agama tertentu. Karena hakikatnya tidak ada
agama yang mengajarkan pengikutnya untuk melakukan tindakan teror, sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa terorisme digunakan untuk memprovokasi ide-ide politik, yang
mengejawantahkan segala cara agar keinginan dari si pelaku dapat tercapai.
Substansi terorisme adalah melakukan tindakan pengacauan masyarakat madani. Meskipun
demikian, bertarung melawan terorisme bukan merupakan prioritas suatu negara.33 Dalam resolusi
1737 Dewan Keamanan PBB 2001 yang disahkan tanggal 28 September 2001 disebutkan bahwa
memberantas terorisme internasional merupakan tugas dari PBB, karena hal tersebut mengancam
perdamaian internasional.34 Marty Natalegawa, Menteri Departemen Luar Negeri Indonesia
berasumsi dasar tentang terorisme yaitu tindakan untuk mencapai cita-cita politik yang dibungkus
dalam kekerasan guna menciptakan teror dan memakan korban rakyat sipil tidak berdosa.35
Pengamat CSIS Kusnanto Anggoro berpendapat bahwa terorisme merupakan kegiatan untuk
menciptakan kekhawatiran dan ketakutan dengan tujuan pokok untuk mengubah kebijakan.

Konstruksi Citra Indonesia Sebagai Negara Teroris Oleh Media Amerika Serikat
Media massa merupakan sarana yang efektif bagi politik pencitraan dan pembentukan opini
publik. Media massa menjadi salah satu instrumen propaganda bagi pemerintah AS dalam
rangkaian kampanye anti-terorisme global. Secara resmi Amerika mengaku tidak pernah
melontarkan tuduhan apapun terhadap Indonesia, namun media massanya mengkonstruksi opini
tersebut tanpa disadari oleh masyarakat internasional. Dampaknya bukan hanya antara Amerika
dan Indonesia saja, melainkan negara-negara lain, khususnya kawasan Asia Tenggara, ikut
menjustifikasi bahwa Indonesia adalah negara teroris, pasca tragedi 11 September 2001.
Munculnya Indonesia sebagai negara sasaran pencitraan terorisme ketika KMM (Kumpulan
Mujahidin Malaysia) menjadi target operasi intelijen Amerika, karena diduga terlibat dengan
kelompok Jemaah Islamiyah dalam operasi pemboman di Bali, 12 Oktober 2002. Salah satu pendiri
KMM adalah Abu Bakar Ba’asyir yang menurut pemberitaan majalah internasional Time edisi 15
tanggal 23 September 2002 memiliki kedekatan dengan Umar Al-Faruq (Pimpinan tertinggi Al-Qaeda Asia Tenggara). Kemudian Amerika Serikat memanfaatkan momen tersebut untuk
menaikkan citra Indonesia yang notabanenya merupakan negara muslim terbesar dunia sebagai
negara teroris. Dalam pemberitaan USA Today edisi 20 Maret 2002 diberitakan bahwa berdasarkan
laporan intelijen Amerika Serikat di Asia Tenggara, Indonesia merupakan “sarang paling nyaman
untuk pelarian aktivis Al-Qaidah, mengingat Indonesia adalah daerah yang cukup luas dan lemah
dari segi pengawasan pemerintah”.37 Hal ini secara halus memberikan gambaran bahwa buronan
Basyir sedang bersembunyi atau melarikan diri di Indonesia, sebagai salah satu negara di kawasan
Asia Tenggara. Citra negatif mengenai Indonesia adalah negara teroris kian berkembang melalui
media massa Amerika Serikat.
Pemberitaan Amerika Serikat tidak berhenti sampai disitu. Ralph L. Boyce, Duta AS untuk
Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi di Jakarta (27
September 2002) menyatakan kesiapannya untuk tidak membuat opini publik tentang terorisme di
Indonesia.38 Namun dengan menutup Kedubes AS di Jakarta dan Konjennya di Surabaya
menjelang satu tahun peristiwa serangan Gedung WTC 11 September 2001 dengan alasan
sebagaimana dikemukakan dalam pers Kedubes AS di Jakarta yang mengatakan “ada informasi
dari Washington bahwa Kedubes dan Konjen berada dalam resiko serangan teroris di Indonesia
dan hal itu menandakan Al-Qaida masi aktif di Indonesia”.39
Pemberitaan ini mengakibatkan mata warga dunia ikut menatap tajam eksistensi dan
aktivitas kelompok pergerakan Islam di Indonesia. Media massa AS secara gencar melakukan
reportase jurnalistik tentang aktivitas gerakan Islam di Inodnesia, mulai dari anti-serangan AS ke
Afghanistan, hingga mencari-cari keterkaitan antara gerakan Islam Indonesia dengan Al-Qaida
yang divonis AS sebagai pelaku serangan gedung WTC. Kesan yang dimunculkan oleh media
internasional adalah militansi dan ekstrimitas umat Islam Indonesia. Hal ini membuat umat Islam
Indonesia dinilai ekstrim oleh publik AS. Padahal menurut pengamat Indonesia dari Universitas
Ohio, Prof. William Liddle, sebagian besar umat Islam di Indonesia jauh dari kesan ekstrem. Dalam
seminar “Islam di Indonesia: Berkuasa dan Massal” yang berlangsung di New York 7 Januari 2002,
Liddle menegaskan kesan ekstrem itu hanya merupakan bahasa media yang men-generalisir segala hal.40 Ia mengakui pemahaman keliru dari masyarakat internasional tentang Islam Indonesia itu
diakibatkan publikasi berlebihan dari media internasional, khususnya media Amerika Serikat.
Untuk menggambarkan “sikap keliru memahami Islam” tersebut, liputan sejumlah media
AS cenderung secara gambalang memberikan citra negatif dengan target sasaran Basyir dan MMInya di stasiun TV MSNBC yang diikuti Harian The Wahington Post dan The New York Post. Dalam
siarannya tanggal 8-9 Januari 2002, TV MSNBC menayangkan laporan khusus mengenai apa yang
mereka sebut sebagai “kelompok Islam Militan” di Indonesia.41 Berita ini berisi laporan reporter
televise, Forrest Sawyer, yang mengambarkan “adanya kelompok Islam militan” di Indonesia yang
tidak menyukai AS. Siaran ini mengambil lokasi Yogyakarta, yang menjadi basis MMI-nya Basyir.
Sawyer menggunakan redaksi “Umat Islam Indonesia menjadikan Usamah bin Ladin sebagai
pahlawan” sambil menyorot video gambar-gambar kaos bergambar Usamah bin Ladin yang di
pajang di jalan-jalan panjang Yogyakarta. “Foto, sorban dan kaos bergambar Usamah ada di manamana dan didukung layaknya seorang pahlawan”, demikian laporan Sawyer.42 Hal ini menyiratkan
pada penonton bahwa masyarakat Indonesia memang menjadikan Usamah sebagai pahlawan
sehingga negara ini merupakan bagian dari antek-antek terorisme yang digadang-gadangkan
melalui nama Usamah bin Ladin. Dalam laporan jurnalistiknya, Sawyer mewawancarai Ketua
Lajnah Majelis Mujahiddin Indonesia, Irfan S. Awwas dan Ketua Gerakan Pemuda Islam, Suaib
Didu.43 Keduanya merupakan islam golongan kanan yang “keras” dalam menghujat Amerika
Serikat dalam penyerangan Afganistan. Sehingga komentar yang keluar dari Irfan dan Suaib adalah
memang menyudutkan AS. Bahkan Suaib mengatakan bahwa kelompoknya memiliki ribuan
pasukan yang saat ini “dilatih di pegunungan dan siap mendapat pasokan senjata dari beberapa
negara”. Yang menarik disini adalah pemilihan narasumber oleh media Amerika juga tertuju pada
mereka yang dianggap keras dalam menghujat Amerika Serikat, sehingga dapat memunculkan citra
Indonesia sebagai negara teroris bagi para penontonnya.
Laporan jurnalistik yang berlangsung satu jam itu juga menyiarkan situasi Sudan, Pakistan
dan Somalia setelah wawancara berjudul “Islam Militan di Indonesia” secara beruntun. Kemudian
ditutup dengan statement reporter bahwa “Indonesia disinyalir sebagai sarangnya Al-Qaida dan akan menjadi sasaran serangan AS dalam memerangi terorisme internasional sebagapi upaya untuk
menjaga perdamaian dunia”.44 Baik sistematika penayangan situasi negara maupun statement
penutup laporan jurnalistik tersebut mengarahkan penonton untuk membangun opini bahwa
Indonesia adalah positif negara teroris. Hal ini tidak lagi menunjukkan kriteria media massa sebagai
wadah penyalur informasi yang obyektif karena telah diwarnai kepentingan dari media itu sendiri,
dalam hal ini TV MSNBC milik Amerika Serikat.
Apa yang dilakukan TV MSNBC kemudian diikuti oleh sejumlah media massa lain,
diantaranya harian The Washington Post dan The New York Times. Pemberitaan mengenai
kebangkitan aktivis Islam politik di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tertuang dalam artikel
The Washington Post edisi 10 Januari 2002 yang mengatakan bahwa “kelompok fundamentalis
Islam diduga bersumber dari negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia”. Hal
ini selain memancing kontruksi opini publik juga memancing kecurigaan dari masyarakat Amerika
bahkan internasional mengenai eksistensi dari kelompok pergerakan Islam di Indonesia yang
dicurigai sebagai teroris internasional, berdasarkan media massa AS tersebut.
Pantauan wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di New York, 12
Januari 2002 menunjukkan bahwa harian The Post, yang menjadi rujukan bacaan utama para
politikus AS, menyebutkan bahwa “pihak intelejen AS sudah lama memprediksi masuknya
jaringan terorisme internasional ke Indonesia.45 Namun pemberitaan harian yag berkantor di
Ibukota Washington D.C itu tidak membuat kesimpulan pasti mengenai adanya kelompokkelompok pergerakan Islam di Indonesia yang melakukan afiliasi dengan jaringan terorisme
internasional. Hal ini merupakan upaya soft-construction yang dilakukan media Amerika untuk
membangun opini bahwa Indonesia adalah negara teroris, dan konstruksi tersebut dibangun sendiri
oleh masyarakat. Dampak dari hegemoni pemberitaan di media-media Amerika terkait pencitraan
Indonesia sebagai negara teroris ini memberikan pengaruh yang sangat cepat terhadap media di
negara lain. Sebagai contoh pemberitaan oleh The Washington Post edisi 11 Januari 2002 tentang
keterkaitan Laskar Jihad Indonesia dengan Al-Qaida memberikan efek domino pada berita di
Majalah Time Singapura yang memberitakan bahwa Umar Al-faruq, pimpinan Al-Qaida Asia
Tenggara memiliki post-angkatan militer di Indonesia.
Media Massa The Washington Post edisi 11 Januari 2002 memuat artikel keterkaitan AlQaedah, Laskar Jihad Indonesia dan kelompok Abu Bakar Basyir, yang ditulis oleh intelejen AS,
Chandrasekaran. Tulisan ini berujudul “Hadirnya Jaringan Terorisme Di Indonesia”.
Sedangkan pada hari yang sama, harian The New York times edisi 11 Januari 2002 juga
memberitakan mengenai pengiriman surat Basyir kepada selusin kelompok garis keras Indonesia
untuk mempersiapkan diri untuk peperangan jihad melawan AS. Keesokan harinya, tanggal 12
Januari 2002 Majalah Singapura Times memberitakan belasan orang Indonesia yang tertangkap di
Singapura dan disebut-sebut memiliki kaitan yang erat dengan jaringan terorisme tersebut.
Sekelumit pemberitaan di media massa Amerika dan yang Pro-Amerika gencar sekali
mengkonstruksi berita yang mencitrakan Indonesia sebagai negate teroris.
Berita-berita yang tersebar di sejumlah media massa terkemuka AS tersebut
mengindikasikan bahwa AS mencoba mengkonstruksi pikiran, opini atau paling tidak kesan umum
dalam masyarakat internasioal betapa Indonesia didominasi oleh “kelompok Islam militan” dan
Indonesia dianggap sebagai sarangnya kelompok pergerakan Islam yang mengarah pada aksi
kekerasan dan teror, terutama terhadap AS. Pembangunan gambaran secara sepihak dengan metode
trial by the pass (pengadilan oleh media massa) secara sadar seperti ini yang pada akhirnya
mengkonstruksi opini di benak masyarakat internasional, bahwa Indonesia adalah negara teroris.
Konstruksi citra negara Indonesia yang dipandang sebagai negara teroris, dalam periode
tertentu ini merupakan simulasi yang menjelaskan bagaimana berjalannya teori konstruksi realitas
sosial Peter Berger dan Thomas Luckman. Keduanya mengatakan bahwa realitas hanya akan
diketahui oleh masyarakat apabila dimediasikan, artinya disalurkan sebagai informasi bagi
masyarakat. Dalam proses mediasinya, yaitu melalui TV MNSBC, The Washington Post, dan The
New York Times, Amerika Serikat menggunakan konstruksi realitas politik subjektif, yang
dipersepsikan oleh aktor politik yang terlibat dalam isu yang bersangkutan, dalam hal ini Amerika
sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Berger dan Luckman mengenai konstruksi
realitas sosial yaitu media mampu membuat fakta sosial yang terjadi tidak lagi menjadi realitas
objektif, melainkan muncul sebagai pengetahuan subjektif yang dihadirkan untuk mengkonstruksi
opini dan keyakinan dari pihak tertentu dalam benak masyarakat. Inilah yang terjadi dalam
konstruksi opini bahwa Indonesia adalah negara teroris yang dilakukan oleh Amerika Serikat
melalui media massanya.
Studi kasus ini juga menjelaskan apa yang dirumuskan oleh Stuart Hall, bahwa realitas
sosial yang dikontruksi oleh media pada akhirnya hanya akan mendukung atau menyesuaikan
ideologi yang dominan. Dalam kasus ini, penulis menganggap bahwa kata “dominan” Stuart Hall
dapat diartikan sebagai pemilik atau penguasa media itu sendiri, karena dalam proses konstruksi
sosial melalui media, terdapat serangkaian proses sosialisasi, internalisasi, negoisasi dan
eksternalisasi yang dilakukan oleh media dengan pihak-pihak tertentu di masyarakat.
Dengan demikian masyarakat Internasional, dalam beberapa waktu, beranggapan bahwa
Indonesia adalah negara teroris merupakan konstruksi realitas yang tidak dimaknai berdasarkan
pengalaman objektif aktor yang bersangkutan; baik yang memediasikan maupun yang menerima
informasi tersebut. Hal ini disebabkan karena terdapat indikator dan proses yang tidak dilalui dalam
proses pembentukan realitas sosial melalui media massa, sebagaimana yang disebutkan oleh
Clifford Greetz, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang (historis, retoris, dan
sosial). Ketiganya merupakan proses yang harus dilalui dalam pembentukan realitas sosial dari
media massa. Oleh karena itu, berdasarkann teori konstruksi realitas sosial Clifford Greetz, Berger
dan Luckman, hasil dari konstruksi opini bahwa Indonesia negara teroris melalui media Amerika
Serikat adalah hanya sekedar pengetahuan sosial (yang bersumber dari opini), bukan realitas sosial.
Dengan kata lain, konstruksi opini tersebut hanya mampu membangun pengetahuan masyarakat
internasional, bukan realitas sosial internasional.
Kesimpulan
Dalam pemberitaan mengenai terorisme, media massa Amerika Selalu menempatkan
Indonesia pada posisi yang berkaitan dengan jaringan terorisme internasional. Pemberitaan ini
diperkuat dengan kebijakan luar negeri Amerika untuk memerangi jaringan terorisme internasional
kian menyulut dan membentuk opini tentang aksi dan tindakan teror dengan serangan 11
September yang disinyalir dilakukan oleh jaringan Islam Al-Qaedah. Indonesia sebagai negara
muslin terbesar menjadi salah satu sasaran pembentukan opini media Amerika mengenai negara
sarang teroris yang harus diwaspadai.
Melalui TV MSNBC, The Washington Post dan The New York Post, media massa Amerika
Serikat menjalankan komunikasi dan jurnalisme kepiting dengan mengkonstruksi opini bahwa
Indonesia adalah negara teroris. Artinya setiap pemberitaan tentang Indonesia dan Islam di
Indonesia pada media massa tersebut selalu disesuaikan dengan kepentingan kebijakan Amerika
15
Serikat terkait memerangi terorisme internasional demi menjaga perdamaian dunia. Akibatnya
komunikasi dan jurnalisme kepiting ini tidak ada obyektifitas dalam media, yang ada hanyalah
subyektifitas yang dibangun menjadi opini publik, hingga pada akhirnya terbukti menjadi
pengetahuan internasional, bukan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.
Idealnya, sebuah media bersikap obyektif dalam pemberitaan. Sebuah isu semestinya
dilihat dari dua sisi (cover both sides). Isu mengenai terorisme misalnya, seharusnya bisa dilihat
faktor-faktor yang mengkonstruksi terjadinya tindakan teror, sehingga bisa mengantisipasi
masyarakat untuk lebih mengenal tindakan tersebut, bukan malah mejustifikasi dan membangun
opini yang ditunggangi secara subyektif. Artinya media, baik lokal maupun internasional, harusnya
berempati terhadap isu dan membuat pembaca, pendengar atau penontonnya memiliki pemahaman
yang mendalam, bukan malah mengkontruksi opini sesuai kepentinganya dari kelompok tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *