Browse By

MAY DAY ( Bagian 2 )

Young Islamic Leaders – Sahabat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan tulisan MAY DAY bagian 1, disini kita akan membahas sisi lain dari MAY DAY. Tentu Saja tidak berkaitan dengan Hari Buruh Lagi. Sebagian kita tentu pernah mendengar kata Mayday disebutkan ketika terjadi bahaya. Menurut Wikipedia Mayday adalah prosedur kata darurat yang digunakan secara internasional untuk menadakan hilangnya signal dalam komunikasi radio. Biasanya digunakan dalam bidang kelautan dan penerbangan, dan dibeberapa Negara institusi seperti polisi, pemadam kebakaran, transportasi juga menggunakan istilah ini sebagai pertanda bahaya atau darurat. Biasanya disebutkan 3 kali berturut-turut Mayday Mayday Mayday”.

Bulan Mei 2015 merupakan bulan ke enam dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Satu semester pemerintahan pasangan yang mengusung program NAWACITA, REVOLUSI MENTAL dan Kabinet Kerja. Dalam enam bulan memimpin Indonesia harus kita akui bahwa Pak Jokowi memang benar benar bekerja untuk Indonesia dan akibat jargon “kerja…kerja…kerja” beliau sampai tidak mengetahui apa yang dikerjakan dan ditandatangani. Alih Alih mewujudkan program Nawa Cita dan janji-janji kampanye yang oleh Fadli Zon dibukukan dengan judul buku “ 100 Janji Jokowi-JK” malah yang terjadi justru sebaliknya berupa kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Berikut evaluasi semester satu pemerintahan Jokowi-JK :

1. POLITIK

Dalam bidang Politik di awal-awal pemerintahan presiden Jokowi belum berhasil membangun komunikasi dan suasana politik yang kondusif. Diawali kisruh dengan DPR sebagai Mitra kerja pemerintah yang ujungnya terbentuk DPR tandingan, pemerintah pun cenderung ikut campur dalam konflik dualisme organisasi partai politik di Golkar dan PPP dimana pemerintah cenderung memihak salah satu kubu. Yang paling seru tentu saja kondisi internal Pak Jokowi dengan partai pengusungnya PDIP khususnya hubungan beliau dengan Ibu Megawati. Puncaknya terlihat dalam pidato Megawati ketika membuka  Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali yang menyatakan bahwa Jokowi adalah “petugas partai” dan menyatakan adanya penumpang gelap dalam pemerintahan Jokowi yaitu orang-orang yang tidak tidak berjuang dipemilu namun memiliki kekuasaan di pemerintahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tudingan Megawati tersebut mengarah pada sosok Luhut B Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan. Memang melalui Perpres No 26/2015 ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementrian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut dinilai hampir mirip dengan tugas Wapres Jufuf Kalla dalam melakukan pengawasan kementrian. Ironisnya JK sendiri tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh Presiden Jokowi mengenai tugas baru Luhut tersebut (Tabloid The Politic Mei 2015).

Catatan kami disini kita harus mulai WASPADA atas pernyataan Megawati mengenai penumpang gelap ini. Mengutip tulisan HM Aru Syeiff Assadullah (pemred Tabloid Suara Islam) menurut sumber terpercaya beliau dari kalangan internal pemerintahan gesekan internal pemerintah dengan partai-partai pengusungnya (KIH) merupakan gesekan dan tarik menarik kepentingan nasionalis vs neoliberal. Sejarah panjang bangsa ini menunjukkan bahwa neoliberal merupakan bentuk penjajahan era modern dengan semangat neokolonialisme dan kapitalisme. Sedikit bukti pendukung pemerintah mengusung pasar bebas dimana harga mengikuti mekanisme pasar dan disisi lain pemerintah mengejar target penerimaan pajak dari rakyat. Ga beda jauh kan dengan penjajahan kolonialisme belanda dulu.

2. EKONOMI

Kebijakan ekonomi Jokowi adalah mengurangi subsidi dan menyerahkan harga sesuai mekanisme pasar. Antara lain :

  • Mencabut subsidi BBM sehingga harga BBM fluktuasi sesuai naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. Rencananya subsidi BBM akan dialihkan untuk dana pembangunan infrastruktur. Permasalahannya hasil pembangunan infrastruktur memerlukan waktu dan kenaikan harga BBM membuat harga barang langsung naik khususnya sembako dan biasanya kalau harga sudah naik malas untuk turun kembali. Konsekuensi juga kenaikan ongkos transportasi. Rakyat harus menyesuaikan diri dengan kebijakan ini
  • Bulan Maret 2015 harga beras terbang tinggi dari Rp. 7.000/kg menjadi Rp. 10.500-11.000 /kg. Kontan rakyat menjerit karena gak bisa dipungkiri bahwa beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Parahnya perlu waktu 8 pekan bagi pemerintah untuk tahu naiknya harga beras. Padahal Jokowi adalah Kita. Kok ketika kita menjerit harga beras naik Pak Jokowi ga tahu ya. Kemana pemerintah dan pembatu presiden?? Di Program nawacita pemerintah berjanji hadir untuk rakyat loh
  • Maksimal awal tahun 2016 akan menghapus program beras untuk rakyat miskin (raskin) dan menggantinya dengan electronic money (e-money). Pemerintah akan menggantinya dengan uang ke rekening rakyat dan kemudian uang bisa digunakan untuk membeli beras. Waspada atas kebijakan ini karena penghapusan raskin akan menggiring harga beras mengikuti mekanisme pasar yang ujungnya kita bisa bergantung pada beras impor. Ini salah satu bentuk neoliberalisme. Bahkan Mantan Kepala Bulog yang juga ekonom senior bertangan dingin Rizal Ramli mengkritik kebijakan tersebut. “ Penghapusan raskin adalah kebijakan keblinger karena 15,5 juta keluarga miskin tidak memiliki daya beli membeli beras pada harga pasar. Kondisi ini akan membuat keluarga miskin betul-betul diabaikan dan dibiarkan lapar. Kejam”ujarnya. Jika ada penyelewengan sebaiknya programnya diperbaiki dulu bukan dihapus. Padahal saat kampanye pilpres pak Jokowi janji untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas raskin loh pak. Coba bapak ingat-ingat lagi janjinya mumpung masih ada waktu sampai 2016
  • Menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan harga gas LPG, menaikkan tariff kereta api
  • Nilai tukar rupiah terhadap USD tembus diatas 13.000 dan merupakan nilai tertinggi sejak krisis ekonomi 1998. Padahal saat pilpres pelaku pasar modal meyakini jika Jokowi Presiden maka USD bisa turun ke 10.000. Buktinya setelah menjabat pasar cenderung wait and see.

Sesungguhnya jika kebijakan hanya menaikkan harga dan melepaskan semua harga ke mekanisme pasar rakyat tidak memerlukan Jokowi : A New HOPE.

3. HUKUM

Dalam bidang hukum juga terjadi beberapa blunder kebijakan presiden seperti :

  • Setelah berjanji tidak akan bagi-bagi kekuasaan saat pilpres, setelah menjabat Presiden mengambil keputusan “out of the box” dengan memilih Jaksa Agung dari kalangan partai.
  • Mencalonkan Kapolri yaitu Kombes Budi Gunawan yang sebelumnya mendapat raport merah oleh KPK karena terindikasi kasus pidana. Ujung-ujungnya Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK walaupun akhirnya dibebaskan hakim melalui gugatan pra peradilan
  • Lambat dalam mengambil keputusan dalam kasus Budi Gunawan membuat konflik KPK VS Polri semakin larut. Nuansa kepentingan politis dan balas dendam sangat terasa dalam konflik dua lembaga tersebut. Setelah Budi Gunawan dibebaskan maka Bareskrim Polri menangkap Komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dan yang terbaru adalah penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh pihak kepolisian. Dua lembaga penegak hukum dibawah pemerintahan Jokowi saling serang dan saling tangkap. Terjebak dalam kepentingan politis. Disisi lain para penjahat dan koruptor tertawa riang.

Catatan kami : Jika dalam menyelesaikan konflik POLRI VS KPK saja cenderung berlarut-larut dan terulang kembali di kasus Novel Baswedan sehingga wibawa Presiden dipertanyakan, Bagaimana Presiden dapat memimpin penegakan hukum di kasus kasus besar seperti BLBI dan Century??

4. KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dibalik hingar bingar pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pemerintah Indonesia telah meraih komitmen investasi dan kerjasama dengan sejumlah Negara seperti China/RRT, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Turki dan Iran. Kewaspadaan Khusus diberikan kepada China dan Iran. Khusus dengan China telah ditandatangani MoU bahwa China akan berpartisipasi dalam pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara, 8700 km jalur kereta, 1000 km jalan dan powerplan 35 000  megawatt. China juga akan memberikan pinjaman sebesar $ 50 milyar atau setara 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek Infrastruktur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa produk-produk China yang masuk ke Indonesia adalah produk murah dengan kualitas seadanya. Menarik apa yang disampaikan Dr. Enny Sri Hartati, Direktur INDEF dimana beliau menilai kerjasama Indonesia dengan pihak manapun tidak masalah asal tidak melupakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Itu yang harus dipegang, namun yang menjadi problem saat ini kita selalu dibawah dominasi lembaga-lembaga keuangan international. “ Kalau sekarang misalnya keluar dari IMF lalu masuk ke China, apakah ada jaminan Indonesia bisa bargaining dengan China? Itu sangat bergantung pada Presiden Jokowi apa punya komitment untuk itu dalam bergaul dengan lembaga-lembaga keuangan dunia. Jangan seperti keluar dari mulut singa masuk ke harimau ya sama dengan ganti casing saja “ tandasnya.

Dengan Iran pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden Iran  Hassan Rouhani kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam memberantas terorisme , kerjasama budaya dan meningkatkan kerjasama ekonomi.

Catatan kami kita HARUS WASPADA atas kerjasama China dan Iran. Seperti disampaikan Dr. Enny diatas Indonesia adalah Negara yang terbuka, ramah dan menjalin kerjasama luar negeri dengan Negara-negara dunia. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai mitra atau partner dari Negara tersebut bukan sebagai budak yang senantiasa mengikuti perintah tuannya. Jangan sampai kerjasama dengan China dan Iran menjadi pintu gerbang masuknya ideologi China dan Iran. China mengusung faham komunis sedangkan Iran mengusung ideologi Syiah Imamah. Kedua faham tersebut bertentangan dengan Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Penyebaran ideology tidak langsung dilakukan. Biasanya bertahap melalui jalur budaya, pendidikan, ekonomi dan terakhir kekuasaan. WASPADALAH.

Demikian catatan kami atas satu semester pemerintahan Jokowi-JK. Tulisan ini diharapkan sebagai early warning system bagi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan agar kembali bekerja untuk rakyat dan mencegah Indonesia menjadi Negara gagal dan melindungi Indonesia dari faham-faham yang berbahaya bagi Negara Kesatuan republik Indonesia. Apabila dalam enam bulan kedepan tidak ada perubahan kami khawatir Negara akan berada dalam situasi gawat darurat sehingga kita semua akan sama-sama berteriak MAYDAY…MAYDAY…MAYDAY.

Sebagai penutup  kami ingin sampaikan pesan dari Kyai Muhsin, tokoh fiktif karya Dr Adian Husaini yang dibuat tanggal 21 April 2014 dimasa kampanye pilpres Jokowi VS Prabowo. Pesan Kyai Muhsin: “Pak Jokowi atau Pak Prabowo, kalau jadi presiden, ingat tanggung jawab kepada Allah di akhirat. Jangan mikir dunia saja. Karena mengaku muslim maka ikhlaskanlah untuk menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup dan kepemimpinan. Jangan membohongi umat Islam! Hanya dekat saat perlu dukungan mereka, tapi setelah itu mendukung sekulerisme, kemusyrikan dan kemaksiatan. Jangan menipu Allah, Rasul-Nya serta Umat Islam!”. Nah karena pemenang pilpres adalah Pak Jokowi maka tentu saja pesan kyai Muhsin itu ditujukan untuk Bp. Joko Widodo, Presiden RI ke 7. Moment yang pas di semester satu ini Pak Jokowi merefleksikan diri, memahami, menghayati dan menjalankan pesan Kyai Muhsin tersebut. Pak Jokowi menjadi Presiden RI ke 7 bukan karena Megawati, bukan karena PDIP dan partai koalisinya dalam Koalisi Indonesia Hebat, bukan karena sumbangan dana tak terbatas dari pengusaha pemilik modal melainkan berkat izin Allah SWT. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk mengangkat atau bahkan menurunkan Pak Jokowi dari Jabatan Presiden RI.

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Ali Imran : 26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *