Browse By

MOZAIK DEMOKRASI INDONESIA ADA DITANGAN KITA SENDIRI

SUB TEMA : POLITIK DAN DEMOKRASI
MOZAIK DEMOKRASI INDONESIA ADA DITANGAN KITA SENDIRI
Oleh : Sherly Annavita Rahmi

Harus diakui bahwa sebagai sebuah negara yang telah berusia 70 tahun, Indonesia
memiliki cerita dan dinamika yang tidak dapat disamakan dengan negara lain, baik negara
yang ada di kawasan Eropa, Barat, bahkan Timur Tengah sekalipun. Banyak pihak yang
mengatakan bahwa Indonesia harus mengadaptasi sistem politik maupun ekonomi Barat
yang cenderung liberal dengan sedikit modifikasi ala Timur Tengah yang otoriter. Tak ada
yang menyalahkan. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa Indonesia lahir sebagai sebuah
bangsa bukan untuk terus meniru negara lain. Belajar dan mengambil nilai positif dari
lingkungan internasional boleh saja, namun bukan dengan menyamarkan identitas dan jati
diri. Kalau kita bisa menjadi trendsetter, lantas kenapa harus terus-menerus jadi follower ?
Terlalu banyak keunikan Indonesia, yang tidak bisa disamakan dengan negara lain.
Sejak demokrasi dipilih menjadi perahu dalam menjalankan bahtera rumah tangga
pemerintahan negara ini, Indonesia telah menunjukkan potret mozaik demokrasi yang tidak
dapat ditemui di negara lain. Demokrasi yang ada di Indonesia diwarnai dengan gejolak dan
dinamika yang sangat beragam, mulai dari pengaruh suatu partai yang sangat kuat,
pemberontakan dan aspirasi publik yang tak terbendung, adanya pemerintah dalam
pemerintahan, kekuasaan absolut bagi para pejabat publik, hingga praktik Kolusi, Korupsi,
dan Nepotisme atau KKN yang kian menjamur di negeri ini. Namun tak perlu ada yang
disesali, karena setiap goresan warna yang terbingkai dalam mozaik demokrasi Indonesia
akan dan harus menjadi hikmah dan diambil ‘ibrah (pelajaran) untuk generasi selanjutnya.
Przeworski dalam bukunya berjudul Democracy and Development: Political
Institutions and Well Being in the World (2002) menyebutkan bahwa demokratisasi jarang
sukses pada putaran pertama sejak ia digunakan sebagai sistem pemerintahan di negara
atau wilayah tertentu. Negara yang sebelumnya pernah mengalami demokrasi akan lebih
dewasa dalam menggunakan sistem ini (demokrasi) di masa depan ketimbang negara yang
baru saja mengenal “praktik” demokasi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pengalaman
masyarakat dalam mengimplementasikan praktik demokrasi pada gilirannya akan
mewariskan dasar atau pondasi yang cocok untuk sistem demokrasi di negaranya di masa
yang akan datang, yaitu partai politik dan masyarakat sipil yang semakin dewasa, terbuka
dan beradab dalam mengelola tata pemerintahan “dari, oleh dan untuk” rakyat ini.
Gambaran Mozaik Demokrasi Indonesia
Sejak Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka di tahun
1945 hingga sekarang, demokrasi telah melalui berbagai fase perkembangan. Demokrasi
masih sangat terbatas dimasa revolusi kemerdekaan. Hanya media dan pers yang
mendukung revolusi kemerdekan yang memiliki ruang untuk menyerukan pendapatnya.
Selebihnya terpaksa dan dipaksa untuk “bungkam” demi keselamatan dan keamanan
bersama. Demokrasi yang identik dengan kebebasan menyuarakan pendapat baru mulai
terlihat saat sistem pemerintahan parlementer dimulai (1945-1959). Hampir semua elemen
demokrasi, seperti adanya pers dan kebebasan media, organisasi masyarakat sipil yang
menguat, pembagian kekuasaan, aturan hukum dan desentralisasi pemerintahan dapat
ditemukan di Indonesia, meskipun tidak sesempurna yang diharapkan. Sangat wajar
diumurnya yang masih sangat belia. Namun sulit dipercaya, demokrasi di masa parlementer
juga harus kandas karena dominasi aliran politik yang memberikan dampak domino pada
pengelolaan konflik di Indonesia. Perbedaan seharusnya mebawa berkah dan ‘ibrah
(pelajaran) bagi mereka yang memahaminya, namun munculnya Partai Islam, Non-Islam,
Nasionalis, dan lainnya menyebabkan campuran gradasi warna demokrasi Indonesia
menjadi tidak dapat dinikmati. Kondisi ini semakin memburuk ketika perekonomian
Indonesia masih lemah dikarenakan baru seumur jagung.
Hingga akhirnya Demokrasi di Indonesia berkembang menjadi Demokrasi Terpimpin
(1959-1965), dimana politik sangat didominasi oleh tiga kekuatan besar di Indonesia, yaitu
ABRI, Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat tak punya bargaining
position (posisi tawar) yang cukup kuat untuk masuk ke tengah gusaran politik dan dinamika
yang terjadi dalam proses menjalankan pemerintahan. Hal ini yang dibaca oleh pemerintah
zaman Orde Baru. Pada 3 tahun pertama pemerintahan Orde Baru seolah-olah menjanjikan
distrubisi kue pembangunan dan kekuatan kepada masyarakat. Sebuah sinyal yang sangat
ditunggu dan dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, setelah tiga tahun berlalu,
peranan ABRI semakin dominan, sentralisasi birokrat semakin kuat dan tak terkalahkan
oleh apapun, hingga membatasi fungsi partai politik sebagai pemain dan penyeimbang
dalam arena politik dan sistem pemerintahan. Tak hanya itu, monolitisasi ideologi negara
dan inkorporasi lembaga pemerintah semakin menguat. Masyarakat seolah tertipu dengan
manisnya service (pelayanan) yang diberikan di awal pemerintahan, hingga akhirnya masuk
jebakan dan terjerat dengan keputusan dan sikap yang seolah diambil atas nama negara.
Demokrasi terus berkembang hingga masuk ke masa reformasi di tahun 1998 hingga
sekarang. Dengan berlandaskan ideologi Pancasila, demokrasi di zaman reformasi tak
ubahnya seperti potret kombinasi antara orde baru dan parlementer. Diawali dengan
pengunduran Presiden Soeharto karena adanya kerusuhan massal yang menyebabkan
stabilitas dan keamanan masyarakat tak terkendali hingga demo dan aspirasi terbuka oleh
masyarakat tak tebendung lagi. Berakhirnya masa Orde Baru memberikan nafas dan angin
segar bagi masyarakat Indonesia dengan adanya pesta demokrasi yang diadakan setiap lima
tahun sekali dengan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, namun apakah pelibatan
tersebut sudah cukup adil ? Meski partisipasi dan suara masyarakat sudah dilibatkan sampai
tingkat desa, namun tidak benar apabila suara tersebut masih bisa dibeli dengan harga 50
ribu hingga 100 ribu rupiah per satu suara. Tak adil kiranya jika mereka yang memiliki
kapasitas ilmu dan pengetahuan yang lebih mumpuni secara pendidikan formal disamakan
hakikat suaranya dengan masyarakat yang ternyata menukar hak pilihnya dengan nominal
tertentu. Walau pola rekruitmen politik dalam rangka mengisi kursi “panas” di gedung keong
hijau dilakukan secara terbuka, namun jika mengabaikan kompetensi dan moral maka sama
saja nihil. Tak hanya itu, kebebasan berpendapat dan hak dasar memang telah terjamin,
namun jika pemilik korporasi yang mengelola penyebaran informasi di media massa telah
dikuasai oleh satu golongan, institusi bahkan partai politik tertentu, maka apakah gambaran
demokrasi seperti ini masih bisa dikatakan sebagai sebuah jaminan kebebasan berpendapat
?

Moral, Mental dan Pembangunan Jiwa.
Dalam perjalanan waktu, potret mozaik demokrasi Indonesia semakin dipenuhi oleh
perpeduan warna yang indah. Kini, pembangunan menjadi salah satu goresan warna yang
mengisi bingkai demokrasi tersebut. Meski pembangunan menjadi program utama
pemerintah, namun fungsi negara untuk mensejahterakan masyarakat tak boleh diamputasi
hanya arena ingin menjalankan program prioritas tersebut. Tantangan yang dihadapi bukan
hanya murapakan masalah politik. Pemerintah perlu mewujudkan ide “Pembangunan
Negara melalui pembentukan moral, mental dan jiwa pemenang dalam setiap diri
masyarakat”, karena mental seorang pemenang adalah modal utama untuk membuat sebuah
perubahan besar dan berjangka panjang. Sebagai contoh, Cina mampu menjadi bangsa
seperti sekarang karena diawali dengan mental yang tertanam dalam diri sebahagian besar
warganya, bahwa mereka adalah bangsa besar. Hal yang sama juga terjadi dengan Bangsa
Eropa yang sangat percaya diri dalam melakukan penjajahan terhadap negara lain, karena
merasa bahwa merekalah yang memiliki kekuasaan, ilmu, kapabilitas dan alat untuk
berperang. Tak jauh berbeda dengan Amerika Serikat, dan Jepang yang mampu menjadi
negara Adikuasa dengan modal pendidikan dan teknologinya. Bahkan bangsa Yahudi yang
dalam lima abad terakhir ini mampu menunjukkan eksistensinya dalam mengambil alih
negara Palestina dengan modal mental pemenangnya, meski harus diawali dengan proses
diaspora besar-besaran ke seluruh penjuru dunia terlebih dahulu.
Tak ada yang salah, karena yang ingin ditekankan oleh penulis adalah sebuah negara
atau kelompok masyarakat akan mampu menunjukkan lompatan besar dalam hidup ini
setelah memiliki moral, mental dan jiwanya sebagai seorang pemenang. Apabila ini terjadi,
maka ia akan fokus pada tujuannya, bukan pada proses, lika-liku dan tantangan yang ia
hadapi. Pada pelaksanannya tidak ada masalah jika kita ikut membenahi diri dalam proses
pembangunan karena tak pernah ada pembenahan yang selesai dalam hidup ini. Namun
yang harus digarisbawahi adalah setiap kita, terutama mereka para pejabat publik yang
dimanahkan oleh institusi dan masyarakat untuk mengemban tugas mulai dalam
memperjuangkan tujuan utama negara, yaitu mensejahterakan rakyatnya, harus terlebih
dahulu selesai dengan diri mereka sendiri, khususnya secara moral. Karena masyarakat
sangat merindukan mozaik demokrasi di era reformasi ini diisi dengan mereka yang mampu
menunjukkan sikap sebagai seorang pemenang. Pemimpin yang melakukan pembangunan
negeri dimulai dari pembangunan jiwa, mental dan moral dirinya sendiri. Ia harus “selesai”
dengan dirinya sendiri, yaitu merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliknya dan tidak
terus-menerus mendongak ke atas dalam masalah materi. Dengan demikian tidak akan ada
lagi “pera pencuri duit negara”. Ikan busuk dimulai dari kepalanya, hal yang sama juga terjadi
pada negara dan bangsa. Sebuah negara akan hancur jika para pemimpin dan pejabat
publiknya “tidak selesai” dengan moral, mental, jiwa dan dirinya sendiri. Indonesia haus dan
butuh pasokan pemimpin yang memulai pembangunan dari dirinya sendiri, sehingga arah
dan tujuan negara dalam mencapai tujuan tergambar jelas pada setiap goresan warna
kebijakan yang diambil untuk menyempurnakan potret mozaik demokrasi di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *