Browse By

NOTULENSI TLS | PENOLAKAN PERDA SYARIAH: Hegemoni Sekularisme Menguat?

 

“Sungguh tali Islam akan lepas, ikatan demi ikatan. Setiap satu ikatan lepas, maka manusia berpegang pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali lepas adalah hukum (pemerintahan) dan yang paling akhir adalah salat” (HR Imam Ahmad)

Firman Allah:

QS: Al-Baqarah: 256 “ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Lalu apa yang dimaksud dengan perda syariah?

Secara istilah perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal perda syariah kecuali untuk Aceh – di mana terdapat mahkamah syariah.

Sistem hukum Indonesia sendiri mengenal dua jenis undang-undang dalam kaitannya dengan syariat Islam:

UU atau Perda yang diadopsi dari hukum fiqh, seperti UU Perkawinan.

UU yang sejalan dengan moralitas atau syariat Islam, seperti UU jaminan produk halal, UU ketertiban jalan.

Bolehkah Undang-undang atau Perda dibuat berdasarkan ajaran agama?

Harus – sebab Indonesia sendiri didirikan berangkat dari falsafah nilai-nilai agama.

  1. Sila 1 – Ketuhanan yang maha esa, yang berarti ketauhidan.
  2. Sila 2 – Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijalankan berdasar sila 1 sebagai fondasi di atasnya, yaitu manusia adil dan beradab yang Berketuhanan.
  3. Sila 3 – Persatuan Indonesia, yang bermaksud Indonesia bersatu sebagai manusia yang adil dan beradab serta Berketuhanan.

Keliru jika interpretasi sila-sila tersebut menjadi sekuler atau liberal, karena sila pertama sebagai landasan dari Pancasila itu sendiri sudah merupakan ketauhidan.

Argumen Historis:

Kesultanan Islam sudah berdiri di Indonesia lama sebelum masa penjajahan. Syariat Islam yang ketika itu menjadi pelindung peradaban, adalah hal pertama yang diganti oleh penjajah Eropa di Indonesia.

Argumen Yuridis:

UUD 1945 menjamin melindungi seluruh pemeluk agama untuk menjalankan syariatnya.

Argumen Sosiologis:

Pembentukan sebuah UU didorong juga oleh kemauan masyarakat. Dalam hal ini aspek sosial syariat Islam adalah perwujudan dari masyarakat muslim yang mencakup lebih dari 85 persen penduduk Indonesia.

Perjuangan menegakkan hukum yang berbasis agama adalah absah dan merupakan keharusan dalam pembaharuan hukum Indonesia, mengingat pula hukum Islam termasuk dasar pembentukan undang-undang dan hukum nasional.

Peneliti Senior Departemen Politik dan Studi Internasional University of London, Dr Michael Buehler, menemukan bahwa kondisi perolehan suara partai Islam sebenarnya secara keseluruhan menurun, tetapi jumlah perda syariah justru meningkat mencapai 443 peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan peraturan tersebut belum tentu karena semangat seorang Islam, tetapi dia mewakili pragmatisme politik dengan mayoritas suara umat Islam.

Umat Islam adalah umat yang sangat meyakini Tuhannya Maha Esa. Maka umat Islam adalah sangat Pancasilais karena konsekuen dengan sila pertama yang menyebutkan keesaan (Ahad).

“Menolak mendukung perda Injil, perda syariah atau perda yang berdasar agama, karena tidak boleh lagi ada penutupan rumah-rumah ibadah.”

Apakah kemudian perda-perda syariah mengatur penutupan rumah-rumah ibadah?

Maka cara menjawabnya adalah:

  1. Istilah perda syariah tidak dapat ditemukan dalam istilah perundang-undangan, istilah yang ada adalah peraturan daerah, kotamadya, provinsi, dan perda khusus atau qanuun di Aceh yang berlandaskan UUD.
  2. Dalam Pancasila terdapat tiga kata kunci Islami yang wajib kita kokohkan:
    • Adil (yaitu bukan sama rata melainkan proporsional).
    • Adab (menurut Syekh Naquib Alatas, adab adalah “disiplin berpikir jiwa, akal dan jasad, ketika orang berislam maka ia akan membentuk struktur berpikir sistematis, bertahap, runut” dan karena itulah kaum muslimin melahirkan manusia-manusia dengan cara kerja sistematis)
    • Hikmah (seorang muslim akan memaknai hikmah sebagai referensi berfikir seorang muslim, referensi kita dalah hikmah)
  3. Filosofi dari undang-undang adalah mempertimbangkan seluruh nilai di masyarakat, tetapi perda mempertimbangkan adat istiadat dan norma masyarakat setempat. Jika perda dibuat berdasarkan agama, justru karena dorongan dari undang-undang itu sendiri. Salah satu sumber pembuatan undang-undang adalah agama, bahkan termasuk dalam pendidikan. Jika agama disingkirkan maka ada yang sedang mengubah tatanan konstitusi kita yang selama ini telah melahirkan kedamaian.

Konsekuensi Bertuhan adalah mengikuti perkataan Tuhan.

Dogma sekuler:

  1. Menghilangkan pesona alam tabi’i
  2. Nilai kesakralan politik dihilangkan, wibawa agama dihilangkan dari politik
  3. Penghapusan nilai-nilai agama dari kehidupan, menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan. Menjauhkan agama dari politik, dan menjauhkan agama dari apa-apa yang tampak.

Target sekulerisasi:

“Hilangnya kewibawaan beragama dalam keragaman kehidupan masyarakat”

Kemudian meskipun secara KTP seseorang beragama Islam, tetapi kemudian dia hanya mengaku, dia tidak akan suka jika disebut tidak Bertuhan, dia akan mengatakan bahwa dia Bertuhan tetapi dia tidak beragama…

Wallahu’alam bishshawaab

Notulen: Arumidinari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *